http://kata.news


HOME I NUSANTARA I MANCANEGARA I EKBIS I OLAHRAGA I IPTEK I HIBURAN

ads

Pilih Capres Lebih Mudah Ketimbang Pilih Caleg

KATAnews-Jika untuk memilih pasangan calon presiden-calon wakil
presiden pada Pemilu 17 April 2019 relatif mudah, maka tidak demikian
dengan calon legislatif yang terdiri Caleg DPRD kabupaten/kota,
provinsi, DPR RI dan Dewan Perwakilan Daerah yang secara keseluruhan
jumlahnya mencapai ratusan orang.

Untuk memilih pasangan calon presiden-cawapres pada pemilu hari Rabu,
17 April nanti, berdasarkan berbagai survei sebagian besar masyarakat
sudah menentukan pilihannya, ke 01 atau 02. Tinggal belasan persen
saja penduduk Indonesia yang dikategorikan sebagai "massa mengambang".

Jumlah massa mengambang ini pun, diprediksi sudah semakin sedikit
seiring penyelenggaraan debat capres-cawapres yang sudah sampai tahap
4, dan tinggal sekali lagi menunggu debat yang ke 5, Sabtu (13/4)
malam.

Selain massa mengambang sudah semakin tergiring untuk menentukan
pilihannya ke Jokowi-Ma'ruf atau memilih Prabowo-Sandi melalui debat
tersebut, dukungan massa juga dapat dilihat dari antusiasme masyarakat
yang mendatangi arena-arena kampanye akbar di berbagai daerah
belakangan ini.

Jika massa pendukung Jokowi-Ma'ruf umumnya masih harus "dibiayai"
melalui pembagian kaos, nasi bungkus dan uang transport, maka tidak
demikian dengan massa pendukung Prabowo-Sandi yang di berbagai daerah
terlihat justru mereka ramai-ramai memberikan sumbangan uang dari
puluhan ribu, ratusan ribu rupiah, semacam gerakan rakyat (people
power).

Realitas massa pendukung pasangan calon presiden-cawapres sudah
semakin mudah dilihat melalui siaran televisi biasa/manual maupun
saluran online dan video-video yang segera tersebar melalui media
sosial, namun tidak demikian untuk memilih caleg yang masih
membingungkan, terutama bagi masyarakat di perdesaan.

Masyarakat umumnya masih bingung untuk menentukan pilihan calon
legislatif tingkat kabupaten/kota, provinsi, DPR RI maupun calon DPD
RI, padahal pemilu tinggal beberapa hari lagi.

Seperti masyarakat di desa-desa di Kabupaten Blitar, ketua RT sampai
harus berkeliling dari rumah ke rumah warganya guna menjelaskan cara
memilih di TPS nanti.

Jalan termudah jika terpaksa, masyarakat dapat memilih partainya saja,
tanpa menentukan nama caleg-nya. Namun tidak bisa demikian dengan
calon DPD yang hanya bisa dipilih satu di antara puluhan nama di
setiap daerah pemilihan atau dapil.

Seperti Daftar Calon Tetap (DCT) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jatim
Pemilu 2019, yang mencantumkan 44 nama, yang harus dipilih salah
seorang di antaranya.

Pilih yang "berkeringat"

Memilih caleg yang sudah "berkeringat" dalam arti sudah bekerja, dari
upaya membangun diri melalui pendidikan yang telah dijalankan, hingga
kesanggupan menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinan
masing-masing secara tulus ikhlas.

Sebagai wakil rakyat, baik DPRD/DPR RI maupun DPD RI, tentu kita
harapkan mereka yang memiliki bekal sumber daya manusia yang mumpuni
sesuai persepsi masing-masing pemilih.

Bagi caleg/calon DPD RI yang beragama Islam, modal awalnya tentu yang
sudah menjalankan minimal sholat wajib lima waktu, syukur bagi
laki-laki yang sudah biasa menjalankannya secara berjamaah di
masjid/mushalla. Bagi umat Islam penting menjalankan ibadah sholat,
mengingat hal itu merupakan tiang agama.

Selain menjalankan ibadah sholat yang sesuai dengan sila pertama
Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, masalah pendidikan atau pengalaman
kerja, tentu juga penting. Hal ini juga sesuai persepsi masing-masing
pemilih yang berbeda-beda.

Seorang ustadz yang sudah biasa mendidik anak-anak belajar agama dan
berceramah di berbagai tempat, tentu dinilai lebih baik ketimbang
caleg/calon DPD yang sekadar baru menjalankan ibadah sholat saja.

Kriteria berikutnya adalah mereka yang benar-benar sudah berkeringat
berkiprah membangun masyarakat dan daerah melalui berbagai bidang,
seperti gerakan kebersihan, membentuk bank sampah, penanaman pohon dan
gerakan lingkungan lainnya, selain melalui upaya advokasi kepada
masyarakat dalam pemberantasan korupsi dan lainnya.

Masyarakat tentu tidak ingin punya wakil yang menjadikan lembaga
legislatif, termasuk DPD itu sekadar sebagai lapangan kerja atau
tempat bekerja/mencari makan.

Di era yang sudah memasuki dunia digital, dengan banyaknya pekerjaan
yang digantikan oleh mesin dengan program komputer ini, tidak elok
jika masih ada caleg yang menganggapnya lembaga perwakilan itu sebagai
lowongan kerja semata.

Lembaga legislatif yang dianggap sama seperti pabrik yang memerlukan
pekerja dan tempat mencari makan atau mendapatkan gaji.

Di era digital ini, masyarakat tentu berharap adanya calon wakil
mereka di legislatif yang mampu bekerja dengan visi jauh ke depan,
agar bangsa ini mampu mengejar kemajuan zaman, tidak tergilas oleh
bangsa lain.

Isu membingungkan

Dengan semakin dekatnya penyelenggaraan Pileg dan Pilpres, 17 April
2019, bertambah banyak pula kabar berseliweran yang sulit
dipercaya/dipegang kebenarannya, terutama terkait capres dan cawapres.

Masalah memilih caleg, termasuk untuk DPD RI dihadapkan kesulitan
memantau rekam jejak calon yang jumlahnya banyak, namun tidak
dihadapkan pada banyaknya isu-isu yang membingungkan. Hal ini berbeda
dengan capres-cawapres yang dihadapkan pada banyaknya kabar bohong
yang tersebar luas di masyarakat.

Karena itu, pemilih harus semakin berhati-hati dalam menerima
informasi dari manapun, jangan langsung diterima, dipercaya sebagai
dasar dalam menentukan pilihan di bilik suara nanti.

Walaupun memilih pasangan capres-cawapres bisa dibilang mudah, namun
bisa menjadi sulit ketika kita menerima mentah-mentah informasi dari
media massa, seperti televisi yang sudah berpihak ke pasangan calon
tertentu.

Lakukanlah cek silang ke sumber yang bisa memberikan informasi yang
dapat menjadi pertimbangan dalam mencari kebenaran atas sesuatu hal.
Lakukan pengecekan ke Google, You Tube dan lainnya. Bisa juga bertanya
kepada pihak yang lebih memahami suatu masalah.

Lakukan juga pengecekan realita di masyarakat, misalnya terkait isu
pemanfaatan struktur pemerintahan untuk mencari dukungan masyarakat
hingga tingkat RT/RW.

Isu itu harus dipilah, jika perangkat pemerintahan seperti ketua RT/RW
sekadar memberi penjelasan tentang tata cara memilih caleg/DPD dan
pasangan capres-cawapres yang ada dalam lima lembar kertas suara
dengan warna berbeda-beda itu, tentu tidak jadi masalah. Yang jadi
masalah adalah pertemuan masyarakat, seperti undangan dari ketua RW
untuk sosialisasi program kelurahan/desa, tetapi juga diisi
penggiringan dukungan untuk calon tertentu.

Hal tersebut semula dianggap kabar bohong, tetapi ternyata sudah
terjadi di sejumlah daerah, seperti di Kabupaten Blitar. Pertemuan
berdalih sosialisasi program kelurahan/desa, yang dihadiri
lurah/kades, tetapi diselingi kampanye dengan menghadirkan pengurus
partai tertentu.

Pertimbangan akal dan pikiran sehat, tentu juga tidak bisa diabaikan,
selain berdoa. Pemilih perlu berdoa sebelum beranjak ke bilik suara
untuk mencoblos pada hari Rabu 17 April nanti. Umat harus yakin bahwa
Allah telah menetapkan, siapa yang kelak akan terpilih menjadi
capres-cawapres. Juga siapa caleg dan calon DPD RI yang akan
benar-benar terpilih menjadi wakil rakyat.
loading...